SEJARAH SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL DI INDONESIA

Usaha untuk melakukan pendefinisian datum geodetic atau sistem referensi geospasial sebagai acuan dalam kegiatan survey dan pemetaan mau[un penyelenggaraan IG, telah dilakukan bahkan sejak masa pendudukan Belanda. Penentuan posisi dengan metoda triangulasi dimulai pada tahun 1862 yaitu jaring utama triangulasi di P.Jawa, dan selesai pada tahun 1880. Terdiri dari 114 titik, ditempatkan di puncak-puncak gunung, dengan tiga basis.

Sistem koordinat triangulasi Jawa dihitung mengacu kepada elipsoid Bessel 1841, dengan lintang dan azimuth ditentukan titik triangulasi di Genoek, dan untuk hitungan bujur, Batavia (sekarang Jakarta) sebagai meridian nol. Selanjutnya pada tahun 1883 jaring utama triangulasi Jawa diperluas ke P. Sumatera, sedemikian rupa hingga triangulasi Sumatera membentuk satu sistem dengan triangulasi Jawa. Pada periode tahun 1912-1918 jaring utama triangulasi Jawa diperluas ke Bali dan Lombok. Pada tahun 1911 pengukuran jaring utama triangulasi di Celebes (sekarang Sulawesi) dimulai. Sistem koordinat adalah Bessel 1841 ellipsoid, dengan lintang dan azimuth ditentukan di titik triangulasi di G..Moncong Lowe dan dalam penentuan bujur, Makasar sebagai meridian nol.

Keterbatasan teknologi saat itu, yaitu pengukuran dilakukan dengan alat optis, penyatuan sistem datum geodesi tidak dimungkinkan.Sehingga jaring utama triangulasi Jawa-Sumatera-Bali-Lombok tidak satu sistem dengan jaring utama Sulawesi dan masing – masing mempunyai ketelitian berbeda. Begitu pula jaring utama triangulasi di Kalimantan  yang dilaksanakan oleh perusahaan eksplorasi minyak-bumi, tidak satu sistem. Ketelitian relatif yang dicapai dari jaring utama triangulasi tersebut sekitar 1 : 100.000.

Pada awal tahun 1970-an penentuan posisi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi TRANSIT Navy Navigation Satellite System atau lebih dikenal dengan satelit Doppler, pertama kali bertujuan untuk keperluan pemetaan rupabumi pulau Sumatera. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan kerangka acuan geodesi yang baru, maka Indonesia (dalam hal ini Bakosurtanal sebelum menjadi BIG) menetapkan suatu ellipsoid referensi yang mempunyai parameter sama dengan parameter elipsoid GRS-67 (Geodetic Reference System 1967), yang diberi nama SNI (Sferiod Nasional Indonesia). Untuk menentukan orientasi SNI dalam ruang, ditetapkan suatu datum relatif, yaitu dengan titik eksentris (stasiun Doppler) BP-A (1884) di Padang sebagai titik datum SNI.

Dengan menetapkan SNI bersinggungan dengan sistem NWL9D (sumbu koordinat kedua elipsoid didefinisikan paralel) di titik datum, maka koordinat BP-A Ecc pada sistem SNI diatas dikonversi ke koordinat kartesian (3-D) dengan memakai parameter SNI, sehingga dapat ditentukan pergeseran pusat sistem INS terhadap pusat sistem NWL9D dan pergeseran pusat sistem NWL9D terhadap pusat sistem INS. Selanjutnya pergeseran pusat kedua sistem tersebut satu sama lain, perdefinisi, ditetapkan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, bertujuan untuk penetapan datum tunggal geodesi di Indonesia, dan diberi nama Indonesian Datum 1974 atau Datum Indonesia 1974.

Pada realisasinya jaring kontrol geodesi yang titik-titiknya ditentukan dengan memanfaatkan satelit doppler sudah dalam satu sistem, akan tetapi belum homogin dalam hal ketelitian, disebabkan metoda pengukuran (penentuan posisi absolut, translokasi) dan metoda hitungan (‘multistation mode, short arc mode’) yang dipakai berbeda. Walaupun demikian koordinat titik-titik pada jaring kontrol geodesi tersebut, secara teknis cukup memenuhi untuk keperluan pemetaan rupabumi pada skala 1 : 50.000.

Seiring dengan perkembangan teknologi GPS, maka pada tahun 1996 Bakosurtanal mendefinisikan datum baru untuk keperluan survei dan pemetaan menggantikan ID74, yang disebut dengan Datum Geodesi Nasional 1995 atau disingkat dengan DGN 95.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.